Kelas menengah mengalami penurunan proporsi yang sangat signifikan dari 14,5% pada 2018 menjadi 7,1% pada 2025 menurut laporan Bank Dunia. Fenomena penyusutan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ini kini menjadi perhatian serius di Indonesia karena penurunan kesejahteraannya tidak hanya memukul daya beli nasional, tetapi juga memicu peningkatan ketegangan sosial di berbagai daerah serta berdampak langsung pada stabilitas nasional.

“Kelas menengah sering disamakan dengan pengeluh profesional. Mereka sangat vokal menyuarakan aspirasi, baik melalui jalanan maupun media digital.”

— M. Chatib Basri

Dinamika Penurunan Kelas Menengah di Indonesia

Data Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 mencatat penurunan taraf hidup pekerja. Sepanjang 2018 hingga 2025, proporsi populasi kelas menengah merosot dari 14,5 persen menjadi 7,1 persen.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi tren ini:

• Penurunan Upah Riil: Upah pekerja berkeahlian menengah turun rata-rata 1 persen per tahun. Upah pekerja berkeahlian tinggi bahkan merosot hingga 2 persen per tahun.
• Keterbatasan Sektor Formal: Pasar kerja formal gagal menyerap lulusan pendidikan tinggi. Kondisi ini memaksa mereka masuk ke sektor informal dengan perlindungan ekonomi rendah.
• Pergeseran Kategori: Pertumbuhan upah secara umum menyusut 0,5 persen per tahun. Kenaikan upah pekerja berkeahlian rendah belum mampu menahan tren penurunan kelas menengah.

Baca juga: Kelas Menengah Indonesia: Antara Tekanan dan Harapan

Korelasi Penurunan Kelas Menengah dengan Aksi Protes

Riset terbaru dari M. Chatib Basri, Maria Monica, dan Abror Tegar Pradana menguji dampak fenomena ini. Penelitian menggunakan data tingkat provinsi periode 2015 hingga 2024.

Hasil studi tersebut menunjukkan hubungan linier antara ekonomi dan stabilitas politik:

• Setiap penurunan 1 persen porsi kelas menengah berkorelasi dengan tambahan 3 aksi demonstrasi.
• Provinsi dengan kelas menengah yang menyusut mengalami 13 demonstrasi lebih banyak dibanding wilayah stabil.
• Enam wilayah paling aktif meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
• DKI Jakarta mencatat angka tertinggi pada 2024 dengan total 492 aksi demonstrasi.

Fenomena penurunan kelas menengah terbukti memperbesar potensi risiko konflik sosial di daerah.

Peran Akses Digital dan Tantangan Masa Depan

Studi ini juga menemukan temuan unik terkait ruang digital. Provinsi dengan akses internet lebih luas cenderung mengalami lebih sedikit aksi jalanan.

Ruang digital berfungsi sebagai katup penyelamat aspirasi publik:

• Saluran Pelepasan: Media sosial menjadi media kritik anonim yang minim risiko benturan fisik.
• Fungsi Penyerap Ekspresi: Kebijakan penyensoran yang ketat justru berisiko memindahkan gejolak ke jalanan.
• Ujian Kategori Negara: Indonesia pernah meraih status negara berpenghasilan menengah atas pada 2019, turun pada 2020, lalu bangkit pada 2022.

Pemerintah perlu menjaga ketahanan populasi ini melalui penyediaan lapangan kerja formal yang berkualitas. Layanan publik yang efisien juga penting untuk membangun kepercayaan institusional.

Baca Juga: Kebiasaan Finansial untuk Memperkuat Ekonomi Kelas Menengah

Menjaga populasi kelas menengah merupakan kunci utama dalam mempertahankan stabilitas nasional. Pemerintah tidak boleh hanya fokus mengangkat kelompok miskin, tetapi juga harus mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok bawah. Kebijakan fiskal yang tepat dan pembukaan lapangan kerja berkualitas akan memperkuat keamanan ekonomi masyarakat. Jika kesejahteraan terjaga, gejolak sosial dapat diredam dengan lebih efektif.

Upaya mempertahankan ekspansi kelas menengah adalah investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan politik. Pelajaran ini penting bagi Indonesia serta negara berkembang lain di kawasan Asia.