Pengawasan yang baik nyaris tidak terlihat. Karena itu, strukturnya harus dirancang dengan sangat sengaja.

Anggota koperasi biasanya menilai lembaganya dari hal yang kasatmata: secepat apa dana cair, seramah apa petugas di loket. Hampir tidak ada yang bertanya siapa yang memastikan semua itu berjalan sesuai aturan, termasuk ketika tidak ada yang melihat. Pertanyaan itu menyangkut pengawasan internal koperasi, dan jawabannya menentukan apakah kepercayaan anggota punya pijakan atau hanya kebiasaan. Dalam struktur tim KSPPS yang dipublikasikan lembaganya, Dr. Suyanto menempati posisi Ketua Pengawas Internal. Posisi ini layak dibaca lebih dekat, karena ia menunjukkan di mana sebuah koperasi menaruh rem pengamannya.

Pengawas dalam Hukum Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebut tiga perangkat organisasi koperasi dalam Pasal 21: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Pembagian ini disengaja. Pengurus menjalankan, Pengawas memeriksa, dan keduanya berhadapan dengan Rapat Anggota.

Pasal 38 menegaskan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Artinya pengawas bukan bawahan pengurus. Garis pertanggungjawabannya langsung menuju anggota. Pasal 39 menambahkan tugas dan kewenangannya: mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis, meneliti catatan, dan meminta keterangan yang diperlukan.

Ada satu ketentuan yang jarang dibicarakan. Pasal 39 ayat 3 mewajibkan pengawas merahasiakan hasil pengawasannya dari pihak ketiga. Konsekuensinya jelas: kerja pengawasan sebagian besar tidak terlihat publik. Kepercayaan dari luar tidak bisa bersandar pada pertunjukan, melainkan pada kekuatan struktur.

Membaca Pengawasan Lewat Three Lines Model

Kerangka yang lebih modern datang dari The Institute of Internal Auditors lewat Three Lines Model yang diperbarui pada 2020. Model ini membagi peran menjadi beberapa bagian. Governing body bertanggung jawab atas pengawasan organisasi dan menetapkan arah. Manajemen lini pertama menjalankan layanan sekaligus mengelola risikonya. Manajemen lini kedua memberi keahlian, pemantauan, dan tantangan terkait risiko. Internal audit, sebagai lini ketiga, memberi keyakinan yang independen dan objektif atas kecukupan tata kelola dan manajemen risiko.

Prinsip yang paling relevan di sini adalah independensi. IIA menyebut independensi dari tanggung jawab manajemen sebagai syarat objektivitas dan kredibilitas fungsi audit, dijaga lewat akuntabilitas kepada governing body, akses tanpa batas ke data dan orang, serta bebas dari bias. Satu catatan penting dari dokumennya: istilah “lines” tidak menunjuk struktur kaku, dan semua peran bekerja bersamaan. Jadi koperasi tidak perlu meniru bagan korporasi besar. Yang harus ada adalah fungsinya: ada yang menjalankan, ada yang menantang, ada yang memeriksa secara independen.

Latar Belakang yang Cocok untuk Fungsi Pengawasan

Rekam jejak Dr. Suyanto di perbankan dan sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Kalsel membentuk kebiasaan berpikir tertentu. Lembaga penjaminan kredit bekerja dengan menilai dan menanggung risiko pihak lain, sehingga pertanyaan yang terus diajukan selalu sama: apa yang bisa salah, seberapa besar dampaknya, dan siapa yang menanggung. Sertifikasi Certified Financial Planner dan pengalaman mengajar menambah kebiasaan lain, yaitu menjelaskan keputusan secara runtut dan siap diuji.

Kebiasaan semacam itu sangat berguna di kursi pengawas. Pengawas yang baik tidak sibuk mencari kesalahan. Ia membuat pertanyaan yang tepat menjadi hal yang biasa diajukan.

Pengawasan Internal Koperasi Butuh Kontrol yang Bisa Diperiksa

Pengawasan hanya bisa bekerja jika ada sesuatu yang konkret untuk diperiksa. Lembaga ini memaparkan beberapa kontrol yang memenuhi syarat itu. Harga taksir agunan dipegang kantor pusat, dengan penetapan layer pencairan yang mencegah unit bekerja di luar grade yang sudah ditentukan. Penagihan dilakukan terpusat lewat aplikasi pesan resmi. Rasio kredit terhadap nilai agunan dijaga maksimal 70 persen. Penyelesaian wanprestasi mengikuti akad yang disepakati dan ketentuan hukum positif.

Setiap kontrol di atas bisa diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah pencairan di cabang sesuai grade? Apakah penagihan benar-benar lewat kanal resmi? Apakah rasio 70 persen dipatuhi pada setiap transaksi? Pengawas yang berwenang meneliti catatan dapat menjawabnya dengan data. Kontrol yang tidak bisa diperiksa tinggal niat baik, dan niat baik tidak punya laporan tertulis.

Budaya yang Membuat Pengawasan Bekerja

Ada risiko lain yang jarang dibahas. Pengawasan yang hanya berbentuk pemeriksaan membuat staf defensif, dan staf yang defensif cenderung menyembunyikan masalah kecil sampai menjadi besar. IIA menyebut keselarasan sebagai prinsip tersendiri: semua peran bekerja bersama lewat komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi.

Di sinilah pendampingan Coach Fahmi selaku corporate coach ikut menopang. Penguatan budaya kerja dan kepemimpinan di internal membantu staf memahami alasan di balik setiap kontrol, sehingga aturan dari pusat terasa sebagai standar bersama dan bukan beban tambahan. Pengawasan yang diterima sebagai standar bersama jauh lebih efektif daripada pengawasan yang ditakuti.

Ringkasan Poin Penting

• UU No. 25 Tahun 1992 menempatkan Pengawas sebagai salah satu dari tiga perangkat organisasi koperasi, dipilih oleh anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
• Pengawas bertugas mengawasi pengelolaan, membuat laporan tertulis, dan berwenang meneliti catatan serta meminta keterangan.
• Kewajiban merahasiakan hasil pengawasan dari pihak ketiga membuat kepercayaan eksternal bertumpu pada kekuatan struktur, bukan tampilan.
• Three Lines Model IIA 2020 menekankan fungsi, bukan bagan: ada yang menjalankan, menantang, dan memeriksa secara independen.
• Kontrol seperti harga taksir terpusat, penagihan terpusat, dan rasio kredit maksimal 70 persen memberi pengawas bahan konkret untuk diperiksa.
• Budaya kerja yang selaras, dengan dukungan corporate coach, membuat pengawasan diterima sebagai standar bersama.

Kesimpulan

Fungsi yang paling menentukan kepercayaan sering kali justru yang paling jarang dilihat anggota. Pengawasan internal koperasi yang kuat memadukan tiga hal: dasar hukum yang jelas, kontrol yang bisa diperiksa, dan budaya kerja yang membuat kontrol itu dijalankan dengan sadar. Posisi Dr. Suyanto sebagai Ketua Pengawas Internal menunjukkan bahwa di lembaga ini fungsi tersebut ditempatkan serius, dipegang oleh sosok dengan latar belakang penjaminan kredit dan perencanaan keuangan.

BACA SERI LAINNYA: Berpikir Ekosistem: Cara Dr. Suyanto Merangkai Pembiayaan, Perniagaan, dan Pendidikan dalam Satu Lingkar