“Kelas menengah memiliki peran yang sangat krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara. Ketika proporsi kelas menengah relatif tipis, perekonomian kurang resilien terhadap guncangan.”
— Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Dinamika Pengeluaran dan Potensi Tekanan Ekonomi

Penurunan jumlah populasi kelas menengah berimplikasi pada ketahanan struktur perekonomian domestik. Berdasarkan standar Bank Dunia, kelompok ini mencakup masyarakat berpengeluaran Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita bulanan. Ketika kelompok ini mengalami konsolidasi pengeluaran, stabilitas pasar dalam negeri terganggu.

• Populasi kelas atas stabil sebesar 1,07 juta orang dari tahun 2021 hingga 2024.
• Pergerakan angka mengindikasikan kelas menengah turun ke kelompok aspiring middle class.
• Pengeluaran didominasi kebutuhan dasar seperti makanan dan biaya sewa tempat tinggal.
• Alokasi anggaran untuk hiburan serta pembelian kendaraan mencatatkan penurunan signifikan.
• Perubahan pola konsumsi ini berpotensi menurunkan penerimaan pajak dan iuran sosial.

Baca Juga: Kebiasaan Finansial untuk Memperkuat Ekonomi Kelas Menengah

Solusi Strategis Mengurangi Tekanan Ekonomi Masyarakat

Untuk menahan laju penurunan daya beli, koordinasi kebijakan antarlembaga harus diprioritaskan. Berbagai saran pakar menyasar penguatan investasi hingga efektivitas jaminan sosial.

1. Peluang Kerja dan Kualitas Investasi

Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada Tadjudin Nur Efendi menekankan pentingnya investasi langsung. Peningkatan penanaman modal mendorong serapan tenaga kerja baru.

• Gelombang pemutusan hubungan kerja mencapai 46.240 pekerja pada rentang Januari-Agustus 2024.
• Angka PHK sepanjang tahun 2023 sebelumnya tercatat sebanyak 57.923 orang.
• Realisasi investasi semester I/2024 menyerap 1.225.042 tenaga kerja.
• Pertumbuhan investasi industri besar dan UMKM harus dibarengi penurunan angka pengangguran.

2. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Solusi lain bertumpu pada efektivitas perlindungan sosial. Pengamat Sosial Universitas Indonesia Rissalwan Habdy Lubis mendorong pembaruan data penerima bantuan.

• Pembaruan data akurat mencegah kelompok rentan jatuh ke dalam garis kemiskinan.
• Inovasi program perlindungan perlu didorong hingga ke level pemerintah daerah.
• Optimalisasi program JBPJS, Prakerja, dan KIP membantu mengamankan daya beli.
• Kementerian Sosial terus mengintegrasikan data dari mitra seperti Kemnaker dan Apindo.

3. Upaya Bersama Meminimalkan Tekanan Ekonomi Global

Tantangan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. Gejolak ekonomi global dan pemulihan pascapandemi turut menekan struktur kelas sosial di berbagai negara. Pemerintah Indonesia berupaya merancang insentif guna menjaga kesinambungan pemulihan.

• Kondisi ekonomi global memicu tekanan serupa di banyak negara.
• Penguatan daya beli menyasar kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah.
• Sinergi pemerintah pusat dan daerah krusial dalam menjaga stabilitas daya beli.
• Penguatan kelas menengah berperan penting dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Penyebab Kelompok Kelas Menengah Indonesia Nyaris Miskin

Penurunan jumlah kelas menengah menjadi indikator nyata bahwa daya beli masyarakat memerlukan penguatan segera. Melalui perbaikan iklim investasi, pembukaan lapangan kerja, serta penyaluran jaminan sosial yang akurat, pemerintah dapat menahan laju penurunan kelas sosial ini. Langkah kolektif ini memperkuat struktur fiskal sekaligus membangun pondasi perekonomian nasional yang tahan terhadap guncangan. Menjaga keberlanjutan kelas menengah berarti mengamankan masa depan pembangunan Indonesia.