Ketika kepatuhan pada akad ternyata hanya permukaan dari tujuan yang jauh lebih besar

Memahami mengapa suatu akad sah atau tidak menurut fikih adalah satu hal. Memahami untuk apa sesungguhnya aturan itu ada adalah hal lain yang jauh lebih jarang dibahas. Ilmu ushul fikih menyediakan kerangka untuk menjawab pertanyaan kedua ini lewat konsep maqashid syariah, tujuan-tujuan besar yang hendak dicapai oleh syariat, bukan sekadar kumpulan aturan teknis yang harus dipatuhi. Kerangka inilah yang, jika ditelusuri lebih jauh, menjelaskan mengapa misi ekonomi yang dijalankan Dr. Suyanto tidak berhenti pada kepatuhan akad semata.

Mengenal Konsep Maqashid Syariah

Ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan kemudian disistematisasi lebih jauh oleh al-Syatibi merumuskan lima tujuan pokok yang hendak dilindungi syariat: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Kelima tujuan ini dikenal sebagai dharuriyyat, kebutuhan mendasar yang tanpanya kehidupan manusia akan timpang.

Dalam konteks ekonomi, dua dari lima tujuan ini paling relevan untuk ditelusuri: hifz al-mal, yang berbicara soal perlindungan dan pengelolaan harta secara bertanggung jawab, serta hifz al-nafs, yang mencakup perlindungan atas martabat dan keberlangsungan hidup seseorang, termasuk hak untuk tidak dieksploitasi secara ekonomi.

Dari Larangan Riba ke Tujuan Keadilan Ekonomi

Larangan riba dalam Islam sering dipahami secara sempit sebagai larangan teknis atas bunga. Dibaca lewat kerangka maqashid syariah, larangan tersebut sesungguhnya melayani tujuan yang jauh lebih besar: mencegah eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang lemah posisi tawarnya. Riba, dalam praktiknya, cenderung memindahkan risiko sepenuhnya kepada peminjam sementara pemberi pinjaman tetap mendapat kepastian keuntungan, sebuah relasi yang secara struktural timpang.

Melihat larangan riba dari sudut pandang tujuannya, bukan sekadar aturan formalnya, mengubah cara memandang aturan fikih itu sendiri. Aturan bukan lagi sekadar daftar hal yang boleh dan tidak boleh, melainkan instrumen untuk mencapai keadilan ekonomi yang lebih luas.

Maqashid Syariah dalam Praktik Sehari-hari

Kerangka filosofis semacam ini terlihat konkret ketika ditelusuri lebih jauh ke praktik kelembagaan. Kebijakan menjaga rasio pinjaman tidak melampaui nilai agunan sepenuhnya adalah bentuk konkret dari hifz al-mal, melindungi harta anggota sekaligus harta lembaga dari risiko yang tidak proporsional. Kebijakan memberi toleransi pembayaran ketika jatuh tempo, alih-alih langsung menjatuhkan denda yang memberatkan, adalah bentuk konkret dari hifz al-nafs, menjaga martabat anggota agar tidak jatuh ke posisi yang lebih rentan hanya karena keterlambatan yang wajar terjadi dalam siklus usaha.

Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan yang tampak seperti keputusan operasional biasa sesungguhnya adalah wujud nyata dari tujuan syariat yang jauh lebih besar, bukan sekadar strategi bisnis yang kebetulan terdengar islami.

Mengapa Kerangka Filosofis Ini Penting bagi Pemimpin Lembaga Keuangan Syariah

Tidak semua situasi di lapangan tercakup secara eksplisit dalam teks fikih maupun standar operasional prosedur. Ada kalanya seorang pemimpin harus mengambil keputusan pada situasi abu-abu yang tidak persis sama dengan kasus-kasus yang sudah diatur. Di titik inilah pemahaman atas maqashid syariah menjadi krusial, sebab ia memberi kompas ketika aturan teknis belum atau tidak cukup rinci menjawab persoalan yang dihadapi.

Pemimpin yang hanya memahami aturan secara harfiah cenderung kaku ketika menghadapi situasi baru. Pemimpin yang memahami tujuan di balik aturan tersebut punya ruang lebih untuk mengambil keputusan yang tetap sejalan dengan semangat syariat, meski situasinya tidak persis diatur secara eksplisit. Kapasitas pengambilan keputusan semacam ini juga ditopang oleh penguatan organisasi bersama Coach Fahmi selaku corporate coach, yang membantu memastikan prinsip-prinsip besar semacam ini diterjemahkan menjadi panduan kerja yang bisa dipahami dan dijalankan konsisten oleh seluruh jajaran, bukan hanya dipahami oleh pemimpin di puncak organisasi.

Ringkasan Poin Penting

• Maqashid syariah adalah kerangka tujuan besar syariat yang mencakup lima aspek dharuriyyat, dengan hifz al-mal dan hifz al-nafs sebagai dua yang paling relevan dalam konteks ekonomi.
• Larangan riba, jika dibaca lewat kerangka maqashid, melayani tujuan mencegah eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang lemah posisi tawarnya, bukan sekadar aturan teknis semata.
• Kebijakan seperti rasio pinjaman yang aman dan toleransi pembayaran adalah wujud konkret dari hifz al-mal dan hifz al-nafs dalam praktik kelembagaan sehari-hari.
• Pemahaman atas tujuan di balik aturan memberi pemimpin ruang mengambil keputusan yang tepat pada situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks fikih maupun SOP.
• Penguatan organisasi membantu memastikan prinsip filosofis ini diterjemahkan menjadi panduan kerja yang konsisten di seluruh lini, bukan berhenti sebagai pemahaman personal pemimpinnya saja.

Kesimpulan

Menelusuri maqashid syariah di balik misi ekonomi Dr. Suyanto menunjukkan bahwa kepatuhan pada akad hanyalah lapisan permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam: keinginan mewujudkan keadilan ekonomi bagi mereka yang selama ini rentan dieksploitasi sistem keuangan yang timpang. Memahami tujuan di balik aturan, bukan sekadar aturan itu sendiri, adalah yang membedakan kepemimpinan yang sekadar patuh secara formal dari kepemimpinan yang benar-benar menjalankan semangat syariat dalam setiap keputusannya.