Kavling bodong menjadi istilah yang akrab di telinga masyarakat, merujuk pada praktik penjualan kavling tanah tanpa legalitas yang jelas, sering dengan harga yang terasa terlalu murah untuk lokasi yang ditawarkan. Modus ini biasanya menyasar pembeli yang tergiur promosi agresif dan buru-buru mengambil keputusan tanpa memeriksa status hukum lahan terlebih dahulu. Korban baru menyadari masalahnya ketika sertifikat yang dijanjikan tidak pernah terbit atau ternyata lahan tersebut milik pihak lain.

“Kavling bodong selalu punya satu ciri yang sama, yaitu harga yang terlalu bagus untuk dipercaya dibanding legalitas yang ditawarkan.”

Dr. Fahmi, S.H.

Ciri-Ciri Kavling Bodong yang Perlu Diwaspadai

Kavling bodong biasanya dijual tanpa sertifikat induk yang jelas, hanya berbekal surat girik, petok D, atau bukti kepemilikan adat yang belum terdaftar resmi di kantor pertanahan. Pengembang jenis ini juga jarang bisa menunjukkan izin lokasi maupun kesesuaian tata ruang, dan cenderung menghindar ketika diminta menunjukkan dokumen asli secara langsung. Skema pembayaran yang terburu-buru dengan diskon besar untuk pembayaran cepat juga menjadi tanda peringatan yang patut dicurigai.

Cara Menghindari Kavling Bodong

Menghindari kavling bodong dimulai dengan mengecek langsung status tanah ke kantor pertanahan setempat, memastikan lahan memiliki sertifikat induk yang sah dan bebas dari sengketa. Calon pembeli sebaiknya juga meminta salinan izin lokasi dan rencana tapak yang telah disetujui pemerintah daerah, bukan sekadar brosur pemasaran yang menarik. Menggunakan jasa notaris atau advokat untuk memverifikasi legalitas sebelum membayar tanda jadi adalah langkah pencegahan paling efektif.

Kavling bodong terus bermunculan karena masih banyak pembeli yang tergiur harga murah tanpa memeriksa legalitas lebih dulu. Ketelitian di awal jauh lebih murah dibanding kehilangan uang untuk tanah yang ternyata tidak pernah sah menjadi milik pembeli.